 |
| Caption : Kepala badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sumber daya manusia ( BKPSDM) kabupaten OKI H.Antonius Leonardo. |
OKI, transkapuas.com – Suhu birokrasi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memanas. Sebanyak 25 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkungan internal Pemkab OKI kini berebut enam kursi eselon II dalam seleksi terbuka jabatan tinggi pratama.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPSDM) OKI, Antonius Leonardo, mengatakan keenam jabatan yang dilelang meliputi posisi Sekretaris DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Dinas Perizinan.
"Proses seleksi terus berjalan. Pada 23–24 Oktober kemarin telah dilakukan asesmen secara daring,” kata Antonius, Senin (27/10/2025).
Antonius mengungkapkan, total pendaftar jabatan eselon II di Pemkab OKI mencapai 31 ASN, terdiri dari 27 pendaftar internal dan 4 pendaftar eksternal dari Kabupaten Banyuasin serta Pemerintah Provinsi Sumsel. Namun, keempat peserta eksternal dinyatakan gugur seleksi karena tidak memenuhi syarat administrasi.
"Setiap jabatan sudah memenuhi kuota minimal empat pendaftar. Bahkan ada yang terisi hingga enam sampai tujuh orang. Ada juga empat orang yang melamar dua jabatan sekaligus,” jelasnya.
Tahapan berikutnya, lanjut Antonius, adalah wawancara oleh panitia seleksi (pansel) sebelum hasil akhir diserahkan kepada Bupati OKI selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
"Tiga nama dengan nilai tertinggi untuk masing-masing jabatan akan diserahkan kepada bupati, dan nanti dipilih satu nama. Target kami, proses seleksi ini tuntas pada November 2025,” ujarnya.
Persaingan Murni Internal
Menariknya, dari seluruh peserta yang lolos tahap lanjutan, tidak ada satu pun berasal dari luar Pemkab OKI. Kondisi ini menjadikan pertarungan memperebutkan kursi eselon II murni terjadi di tubuh ASN internal, tanpa adanya pesaing eksternal.
Fenomena ini menunjukkan dua sisi. Di satu sisi, menggambarkan bahwa SDM birokrasi OKI cukup kuat dan kompetitif di level internal. Namun di sisi lain, tertutupnya peluang bagi ASN eksternal dikhawatirkan bisa menghambat masuknya inovasi baru ke dalam sistem pemerintahan daerah.
Beberapa posisi strategis seperti BPKAD, Bapenda, dan Dinas Kominfo disebut menjadi arena pertarungan paling panas. Selain bergengsi, jabatan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap tata kelola keuangan daerah, optimalisasi pendapatan, dan kebijakan informasi publik.
Seorang pemerhati birokrasi di OKI yang enggan disebutkan namanya menilai, hasil seleksi kali ini akan menjadi tolok ukur integritas dan profesionalitas panitia seleksi serta keputusan bupati.
"Jika seleksi ini benar-benar dilakukan secara transparan dan profesional, maka hasilnya akan menunjukkan siapa yang unggul secara kompetensi, bukan karena kedekatan atau politik balas budi,” ujarnya.
Dengan target penyelesaian pada November 2025, publik menanti apakah seleksi terbuka jabatan eselon II di OKI ini akan menjadi ajang meritokrasi sejati, atau justru mengulang pola lama yang cenderung tertutup.
(Mas Tris).
