 |
| Caption: Massa Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Rakyat Anti Korupsi (LSM KRAK) Sumsel menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, untuk menuntut penegakan hukum di kabupaten OKI , Banyuasin dan Ogan Ilir,Jumat (12/9/2025), |
Palembang, transkapuas.com – Puluhan massa Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Rakyat Anti Korupsi (LSM KRAK) bersama elemen masyarakat Sumatera Selatan mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Jumat (12/9/2025).
Mereka mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti enam dugaan kasus korupsi di tiga kabupaten dengan nilai kerugian negara lebih dari Rp73 miliar.
Ketua LSM KRAK, Feri Utama, menyebut uang rakyat itu seharusnya digunakan untuk pembangunan, kesehatan, dan pendidikan.“Justru dikorupsi oleh oknum pejabat dan kroninya. Itu hak masyarakat,” tegasnya lantang.
Enam Kasus Disorot
Dalam aksinya, massa merinci kasus dugaan korupsi yang menjadi sorotan:
Sekretariat Daerah Banyuasin (Rp1,74 miliar),
Sekretariat DPRD Banyuasin (Rp1,84 miliar),
Dinas Kesehatan OKI (Rp2,14 miliar),
PD Bende Seguguk OKI (Rp62,2 miliar),
Sekretariat Daerah Ogan Ilir (Rp557 juta),
Dinas PUPR Ogan Ilir (Rp2,9 miliar).
Koordinator aksi Supeno dan koordinator lapangan Wasito mendesak Kejati Sumsel segera membuka penyidikan resmi, memanggil pejabat terkait, menyita aset, hingga mengumumkan nama-nama pejabat terlibat ke publik“Kalau Kejati memilih diam, sama saja membiarkan praktik korupsi. Kami siap melaporkan ke KPK RI,” ancam Wasito.
Tuntutan ke Kepala Daerah
Selain ke aparat hukum, KRAK juga mendesak kepala daerah agar segera mencopot pejabat terindikasi korupsi. Bupati Banyuasin diminta mengevaluasi Sekda dan Sekwan DPRD, Bupati OKI diminta mencopot Kadinkes, sementara Bupati Ogan Ilir diminta memberhentikan pejabat bermasalah.
“Jangan biarkan mereka terus mengelola APBD jika terbukti merugikan daerah,” ujar Sekretaris LSM KRAK, Herman Sangkut.
Suara Jalanan untuk Keadilan
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa berorasi bergantian, meneriakkan yel-yel antikorupsi, dan menegaskan rakyat berhak tahu ke mana uang negara digunakan.
“Ini baru awal. Jika tuntutan diabaikan, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” tutup Feri Utama.
( Mas Tris)
